ANALISIS LOKASI DAN ALOKASI FASILITAS RUMAH SAKIT DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007

A. LATAR BELAKANG

Dalam sebuah kota, terdapat sekelompok masyarakat yang tinggal dengan segala aktivitasnya. Aktivitas manusia semakin lama semakin berkembang, oleh karena itu dibutuhkan suatu fasilitas guna menunjang aktivitas manusia tersebut. Fasilitas adalah faktor atau hal-hal yang menunjang dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Fasilitas sangat berpengaruh karena terkait persebaran penggunaan lahan bagi pemukiman. Alokasi lokasi fasilitas bertujuan untuk melokasikan fasilitas pelayanan sedemikian rupa sehingga total biaya atau usaha penduduk untuk memperoleh pelayanan tersebut adalah minimal.

Fasilitas dibedakan atas dua jenis, yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasilitas umum berupa prasarana dasar seperti jalan, listrik, telepon, dan air, sedangkan fasilitas sosial misalnya rumah sakit, pendidikan, perumahan, dan peribadatan. Semua jenis fasilitas ini harus disediakan oleh pemerintah kota untuk menunjang kegiatan masyaraktnya. Namun, tentu saja semua fasilitas, baik itu pelayanan maupun aksesibiltas harus dapat dijangkau segala lapisan masyarakat.

Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit merupakan salah satu fasilitas penting kota untuk menunjang kesehatan masyarakatnya. Alokasi rumah sakit perlu menmperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah jumlah minimal rumah sakit yang seharusnya dibangun sesuai dengan jumlah penduduk, sehingga rumah sakit tersebut dapat terus ada untuk melayani masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM

Kota Pekalongan merupakan salah satu Wilayah di provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan terletak diantara 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, serta dilalui arus lalu lintas nasional yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap wilayah di sekitarnya.

Kota Pekalongan mempunyai luas wilayah sebesar 4.525Ha dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang seluas 3254 ribu Km². Jarak terjauh dari utara ke selatan mencapai ± 9 Km, sedangkan dari barat ke timur mencapai ± 7 Km. Secara administratif Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 47 kelurahan. Distribusi luas Wilayah Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Barat 22% (1.004,9 ha), Kecamatan Pekalongan Timur 21% (951,7 ha), Kecamatan Pekalongan Utara 33% (1.487,8 ha)dan Pekalongan Selatan 24% (1.050,3 ha). Kota pekalongan secara geografis terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi topografi yang relatif datar dan kota Pekalongan terletak pada 109⁰37’55” – 109⁰42’19" Bujur Timur dan 6⁰50’42” – 6⁰55’44” Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kota Pekalongan dengan wilayah sekitarnya adalah sebagai berikut: :

¨ Sebelah Utara : Laut Jawa

¨ Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

¨ Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan dan kabupaten Batang

¨ Sebelah Timur : Kabupaten Batang

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 1 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian utara dan 6 meter dpl. Pada wilayah bagian selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, Kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-5%.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2006 ke 2007 sebesar 3.520 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2007 sebanyak 132.196 jiwa (48,6%) dan perempuan sebanyak 139.794 jiwa (51,4%). Konsentrasi jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat dan terkecil di Kecamatan Pekalongan Selatan. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 1.1

KEPADATAN PENDUDUK KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)
1	Pekalongan Barat	10,05	86.994	8.656
2	Pekalongan Timur	9,52	63.045	6.622
3	Pekalongan Selatan	10,8	50.198	4.648
4	Pekalongan Utara	14,88	71.753	4.822
Jumlah Total		45,25	271.990	6.011

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka, BPS, 2006-2007

Pada tabel diatas dapat ditafsirkan bahwa Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan rata-rata sebesar 6.011 jiwa/km². Kepadatan terbesar di Kecamatan Pekalongan Barat sebesar 8.656 jiwa/km² dan terkecil di Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar 4.648 jiwa/km².

Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Pekalongan di dominasi oleh penduduk berusia 15 – 19 tahun dengan prosentase 12,4%, kemudian penduduk usia 20 – 24 (10,4%) dan yang terkecil adalah penduduk usia 75 tahun ke atas (0,9%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 1.2

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	11.490	11.564	23.054
2	5-9	12.359	12.059	24.418
3	10-14	12.535	12.330	24.865
4	15-19	16.424	17.247	33.671
5	20-24	13.676	14.723	28.399
6	25-29	11.890	13.017	24.907
7	30-34	10.783	11.969	22.752
8	35-39	10.150	11.478	21.628
9	40-44	9.145	9.275	18.420
10	45-49	7.447	6.937	14.384
11	50-55	5.078	5.363	10.441
12	56-59	3.736	4.251	7.987
13	60-64	3.378	4.445	7.823
14	65-69	1.739	2.120	3.859
15	70-74	1.383	1.678	3.061
16	75+	983	1.338	2.321
Jumlah Total		132.196	139.794	271.990

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka, BPS, 2006-2007

Gambar 1.1

GRAFIK PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007

Sumber: analisis pribadi

Tabel 1.3

JUMLAH SARANA KESEHATAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Kesehatan (unit)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pekalongan Barat	1	1	2	3	8	3	120	5	0	13	4
2	Pekalongan Timur	2	0	3	3	6	3	102	6	0	13	0
3	Pekalongan Selatan	0	0	1	2	7	2	72	3	0	5	0
4	Pekalongan Utara	1	0	1	2	7	2	87	7	1	7	0
Jumlah		4	1	7	10	28	10	381	21	1	38	4

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka, 2007

Keterangan:

1. Rumh Sakit 2. RS. Bersalin 3. R. Bersalin 4. Puskesmas 5. Puskesmas Pembantu

6. Puskesmas keliling 7. Posyandu 8. Balai pengobatan umum 9. Balai pengobatan paru – paru 10. Apotek 11. Lab. Klinik

Sarana kesehatan yang ada di Kota Pekalongan telah tersebar hampir di semua kecamatan, seperti sarana rumah bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, BPU (Balai Pengobatan Umum) dan apotek. Sedangkan sarana RS (Rumah Sakit) belum menjangkau sampai Kecamatan Pekalongan Selatan, begitu pula sarana BP (Balai Pengobatan) Pari-Paru hanya terdapat di Kecamatan Pekalongan Utara, serta sarana RS Bersalin dan Laboraturium Klinik yang hanya terdapat di Kecamatan Pekalongan Barat, merupakan kecamatan yang memiliki sarana kesehatan paling lengkap.

Gambar 1.2

PERSEBARAN SARANA KESEHATAN DI KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2007

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka, 2007

Di Kota Pekalongan tersedia berbagai fasilitas sebagai alat yang akan mendukung kegiatan penduduk, salah satunya adalah rumah sakit. Terdapat empat rumah sakit, baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh kecamatan. Berikut data persebaran rumah sakit di Kota Pekalongan :

Tabel 1. 4

Rumah Sakit di Kota Pekalongan

NO	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT	KECAMATAN
1	RSU PEKALONGAN	JL. VETERAN 31 PEKALONGAN	PEKALONGAN UTARA
2	RSU BUDI RAHAYU	JL. BARITO 5 PEKALONGAN	PEKALONGAN TIMUR
3	RS SITI KHODIJAH	JL. BANDUNG 47 PEKALONGAN	PEKALONGAN TIMUR
4	RSK THT PURI HUSADA	JL. BENGAWAN 34 PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka, BPS, 2006-2007

C. ANALISIS JANGKAUAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

Kegiatan pelayanan dalam wilayah suatu waktu pasti akan menemukan masalah, masalah yang biasanya ditemuin adalah tidak meratanya lokasi pelayanan dengan populasi penduduk yang akan dilayani. Hal ini menimbulkan tidak efisiennya fasilitas tersebut karena memungkinkan terjadinya tumpang tindih, bahkan kelangkaan fasilitas akibat peletakan fasilitas yang terpusat di tempat tertentu. Alokasi fasilitas dalam penataan ruang adalah bagaimana memaksimalkan atau meminimalkan sesuatu pada kondisi di mana terdapat tujuan-tujuan yang saling bertentangan dalam hal pelayanan.

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Standar

Tujuan dari Alokasi lokasi baru fasilitas yaitu untuk mengevaluasi dan menentukan lokasi-lokasi yang akan direncanakan untuk dibangun pada daerah yang tidak terjangkau oleh suatu fasilitas yang sama. Analisis jumlah fasilitas rumah sakit yang seharusnya berada di Kota Pekalongan dapat dicari menggunakan rumus :

Standar penduduk pemenuhan fasilitas sosial dapat diketahui dalam data berikut ini :

Tabel 1.5

Standar Pemenuhan Fasilitas Sosial

No.	Jenis Fasilitas	Macam Fasilitas	Standar Penduduk	Skala Pelayanan (m)
				Kota	Kecamatan	Kelurahan
1	Pendidikan	TK	1000	-	-	500
		SD	1600	-	-	1000
		SLTP	4800	5000	2500	-
		SLTA	6000	10000	5000	-
2	Kesehatan	RSU	120000	10000	-	-
		Puskesmas	30000	-	3000
		BKIA	120000	10000	-	-
		Apotek	10000	-	-	1500
		Praktek Dokter	6000	-	-	1500
3	Taman	Taman Lingkungan	250	-	-	250
		Taman Kota	2500	5000	-	-
		Lapangan Olahraga	30000	-	2500	-
		GOR	120000	10000	-	-

Sumber : SK Menteri Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1986

271.990 120.000

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk minimal (trsehold) fasilitas dalam skala kota adalah 120.000 jiwa. Oleh karena itu, jumlah rumah sakit yang seharusnya tersedia di Kota Pekalongan adalah :

			= 2,27, dibulatkan menjadi 2 buah Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Kota Pekalongan adalah 4 buah, sedangkan menurut rumus, standar jumlah rumah sakit minimal adalah 2 buah. Hal ini menandakan di Kota Pekalongan sarana kesehatan berupa rumah sakit telah memenuhi standar kebutuhan bagi msayarakat Kota Pekalongan, bahkan jumlah yang lebih itu menandakan pelayanan fasilitas kesehatan di Kota Pekalongan sudah baik. Perhitungan jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan rumah sakit di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

¨ Skala Peta = 1 : 4828

¨ Skala Pelayanan RS = 10.000 meter = 1.000.000 cm

¨ Jari-jari buffer untuk area pelayanan pada peta dihitung dengan cara :

Angka 207 meter berarti setiap satu buah rumah sakit jari-jari jangkauan pelayanan pada kondisi eksisting adalah 207 meter pada jarak sebenarnya. Terdapat empat rumah sakit dengan jangkauan pelayanan yang terdapat pada peta sebagai berikut :

Dari peta persebaran fasilitas rumah sakit dan jangkauan pelayanannya dapat diketahui bahwa jangkauan pelayanan keseluruhan rumah sakit di Kota Pekalongan meliputi keseluruhan wilayah Kota Pekalongan, bahkan beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Siti Khodijah memiliki jangkauan pelayanan hingga daerah lain, yaitu Kabupaten Batang, serta RSK THT Puri Husada yang terletak di Kecamatan Pekalongan Barat jangkauan pelayanannya sampai ke Kabupaten Pekalongan. Kedua wilayah tersebut termasuk ke dalam jangkauan pelayanan kedua rumah sakit ini karena letaknya yang memang bersebelahan dengan Kota Pekalongan.

Dengan jangkauan pelayanan yang melebihi batas Kota Pekalongan, berarti menandakan pelayanan fasilitas untuk hamper keseluruhan jumlah penduduk di Kota Pekalongan terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, masih ada sebagian kecil daerah Kota Pekalongan yang belum tersentuh pelayanan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, yaitu di Kecamatan Pekalongan Selatan. Meskipun demikian di kecamatan ini masih terdapat faslilitas kesehatan lain yang jangkauannya lebih rendah seperti puskesmas dan posyandu. Apabila penduduk menginginkan fasilitas kesehatan yang lebihb tinggi hirarkinya yaitu rumah sakit, maka penduduk di kecamatan tersebut dapat menuju rumah sakit di kecamatan lain. Aksesibilitas penduduk untuk menjangkau rumah sakit juga sangat mudah, sehingga hal ini cukup efisien.

Analisis perhitungan apabila akan dibangun rumah sakit baru di Kecamatan Pekalongan Selatan :

Angka hasil analisis perhitungan didapat angka kurang dari satu, sehingga mencerminkan bahwa di Kecamatan Pekalongan Selatan tidak efisien bila dibangun rumah sakit baru, hal ini dikarenakan jumlah penduduk minimalnya tidak memenuhi jumlah penduduk standar pelayanan rumah sakit. Apabila tetap dibangun, maka eksistensi rumah sakit yang baru tidak akan bertahan lama akibat kekurangan pasien.

D. KESIMPULAN

Di Kota Pekalongan tedapat empat buah rumah sakit, baik negeri maupun swasta yaitu Rumah Sakit Umum Kota Pekalingan, Rumah Sakit Siti Khodijah, Rumah Sakit Budi Rahayu, dan RSK THT Puri Husada yang jangkauan pelayanannya mencakup hampir keseluruhan luas wilayah Kota Pekalongan, sampai dengan luar wilayah Kota Pekalongan, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Jangkauan pelayanan yang luas ini menandakan bahwa penduduk di Kota Pekalongan telah terpenuhi kebutuhan akan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit.

Di Kecamatan Pekalongan Selatan masih belum terlayani oleh jangkauan fasilitas rumah sakit ini. Namun, apabila akan dibangun rumah sakit baru di kecamatan ini akan tidak efisien, sebab berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk eksisting masih jauh kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk standar untuk pembangunan rumahsakit. Apabila akan dipaksakan dibangun. Maka dikhawatirkan eksistensi rumah sakit baru ini tidak akan bertahan lama. Apabila penduduk di Kecamatan Pekalongan Selatan membutuhkan sarana kesehatan, masih terdapat fasilitas kesehatan lain yang hirarkinya lebih rendah, yaitu puskesmas dan posyandu, sedangkan apabila membutuhkan pelayanan rumah saki, maka dapat melakukan perjalanan dengan aksesibilitas yang mudah.

CONTOH KASUS TEORI TEMPAT PUSAT KABUPATEN BATANG

Dalam suatu wilayah, pasti terdapat tempat dengan kompleksitas kegiatan yang lengkap. Tempat yang demikian dinamakan sebagai tempat pusat. Tempat pusat adalah sebagai suatu kawasan yang mampu menyediakan kebutuhan barang dan jasa-jasa bagi penduduk di daerah itu sendiri dan daerah hinterland nya. Pendapat mengenai teori tempat pusat ini dikemukakan oleh Christaller dan Losch.
Baik Christaller maupun Losch, sama-sama menyebutkan bagaimana sistem keruangan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan suatu wilayah, yaitu pola heksagonal. Akan tetapi, Christaller menyebutkan bahwa dalam struktur keruangan kota terdapat hirarki, dimana tempat dengan hirarki yang teratas mampu memenuhi kebutuhan tempat di hirarki di bawahnya. Sedangkan teori Losch tidak terdapat hirarki, dan luas wilayah pasar tergantung dari barang yang diproduksi. Pendekatan Losch dapat dikatakan adalah lebih merupakan penjelasan tentang distribusi spasial dari industri manufakturing yang berorientasi pasar.
Asumsi Christaller :
• Konsumen menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat dinyatakan dalam biaya dan waktu.
• Jangkauan (range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu.
• Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa.
• Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya.
• Wilayah tersebut adalah suatu dataran yang rata, mempunyai ciri-ciri ekonomis sama dan penduduknya juga tersebar secara merata.
Studi kasus ini mengambil Kabupaten Batang sebagai contohnya. Kabupaten Batang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah dengan posisi koordinat antara 006o 51’ 46” dan 007o 11’ 47” LS dan antara 109o 40’ 19” dan 110o 03’ 06” BT dengan luas wilayah 85.424,84 Ha. Secara administrasi Kabupaten Batang terbagi ke dalam 15 kecamatan yang terdiri dari 15 desa/kelurahan. Batas Kabupaten Batang adalah :
Barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan
Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
Timur : Kabupaten Kendal
Utara : Laut Jawa

RELEVANSI DENGAN CHRISTALLER
• Christaller menyebutkan, bahwa sistem keruangan yang optimum adalah berbentuk heksagonal dengan pusat kegiatan terdapat di tengah pola. Pada kenyataannya, di Kabupaten Batang, pusat kegiatan (ibu kota kabupaten) terletak di barat laut wilayah, namun sistem pelayanan terhadap hinterland nya masih dapat berjalan dengan optimal, , karena tidak semua kebutuhan digantungkan kepada Kota Batang. Kota Batang hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan di mana segala komando berasal, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari dapat ditemukan di masing-masing wilayah kecamatan maupun kelurahannya.
• Menurut Christaller jangkauan (range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu. Semakin jauh jaraknya, maka barang tersebut semakin tidak terjangkau. Pada kenyataannya kecamatan yang berada jauh dengan pusat kegiatan di Batang masih bisa menjangkau barang tersebut karena kemajuan teknologi dan transportasi menawarkan berbagai kemudahan dan kemurahan dalam pendistribusian barang.
• Menurut Christaller konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa. Pada kenyataannya, konsumen yang berada di pusat Kota Batang terkadang lebih memilih untuk membeli kebutuhan di Kota Pekalongan meskipun letaknya lebih jauh, karena sekaligus untuk rekreasi. Membeli barang dapat dilakukan di tempat yang tidak dekat dengan tempat tinggal karena dilakukan sambil belanja (shopping).
• Kabupaten Batang merupakan wilayah yang tidak rata, terdiri atas daerah pantai dan dataran tinggi. Struktur ekonomi masyaraktnya berbeda. Sehingga, belum tentu semua orang akan membeli kebutuhannya di Kota Batang. Oleh karena itu, muncul pusat-pusat kegiatan lokal baru seperti di Kecamatan Limpung, Bandar, dan Tulis agar tidak selalu menggantungkan pemenuhan kebutuhan terhadap pusat Kota Batang.

RELEVANSI DENGAN LOSCH
Di Kabupaten Batang terdapat kecamatan yang jauh dari pusat kota, misalnya Kecamatan Bawang. Namun, harga barang di sana tidak jauh beda dengan harga barang di kota, hal ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan transportasi yang mudah dan murah, sehingga jarak tidak lagi menjadi faktor utama harga barang menjadi mahal karena distribusi yang jauh. Ini membuktikan bahwa teori Losch sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Analisis Lokasi Industri

Dalam penentuan lokasi industri perlu memperhatikan beberapa faktor serta aspek untuk mendapatkan lokasi yang strategis dan cocok untuk keberlanjutan industry itu sendiri. Industri merupakan suatu kegiatan pengolahan atau pentransformasian benda (material) menjadi sesuatu yang nilai atau manfaatnya lebih besar, melalui proses-proses fisika maupun kimia. Dasar pengambilan keputusan lokasi suatu industry meliputi tiga elemen penting, yaitu:
Skala operasi
Yaitu rencana berapa jumlah produk yang akan dihasilkan serta pada tingkat berapa produk akan dijual.
Teknik produksi
Merupakan kombinasi dari beberapa input, yaitu tenaga kerja, modal, mesin yang dipilih untuk proses produksi.
Lokasi pabrik
Merupakan hal yang paling penting yaitu di mana proses pengolahan akan dijalankan.

Proses Indsutri Pengolahan
Bahan baku merupakan awal dari pengolahan industri. Yang termasuk input bahan baku adalah tenaga kerja, modal kerja, dan mesin. Ketiga input ini termasuk ke dalam teknik produksi di mana perlu mengadakan pilihan untuk input yang akan digunakan.
Setelah bahan baku dipilih melalui teknik produksi, selanjutnya diadakan proses pengolahan. Bahan baku didistribusikan melalui transportasi. Dilakukan skala operasi perencanaan berapa jumlah produk yang akan dihasilkan dan tingkat harga produk yang akan dijual, sehingga bahan baku pun disesuaikan. Hasil dari proses pengolahan adalah berupa output produk industry kemudian di jual ke pasar menggunakan input transportasi.
Lokasi industry tergantung dari teknik dan skala operasi yang telah dilakukan pada proses pengolahan sebelumnya. Melalui perhitungan tertentu sehingga didapat keuntungan yang maksimal.

Bagan Proses Industri Pengolahan











o Skala Operasi Optimum
Skala operasi merupakan dasar perhitungan yang digunakan dalam proses pengolahan yang selalu berhubungan dengan interaksi antara biaya dan keuntungan. Beberapa konsep dasarskala operasi adalah :
1. Marginal cost dan revenue, merupakan penambahan biaya dan penambahan keuntungan yang didapatkan apabila terjadi penambahan 1 (satu) unit output.
2. Total cost, merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya input produksi dan biaya pemasaran, biaya transpor dan biaya lain-lain.
3. Biaya rata-rata/average cost, yaitu total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah output produksi .






Dari grafik dapat dilihat bahwa :
• Keuntungan dapat tercapai jika MR = MC, atau jika selisih antara TR dan TC mencapai nilai paling besar
• Titik optimum terjadi pada skala output sebesar 7 unit, di mana pendapatan rata-rata (AR) adalah sebesar 18
• Pada titik ini, rata-rata pendapatan (selisih antara AR dan AC) adalah 9
• Jika dikalikan dengan jumlah output, maka total keuntungan (total profit – TP) adalah 63, yaitu daerah yang diarsir pada grafik
Semakin besar output (atau output lebih besar dari 7), justru terjadi penurunan keuntungan. Jadi, skala produksi menentukan besarnya keuntungan.
o Lokasi Industri
Dalam menentukan lokasi suatu industry perlu mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya bahan baku, modal, manajemen, skala produksi, biaya, lahan, dsb. Prosedur pemilihan lokasi industry diantaranya adalah :
 Plant Analysis
Melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor lokasi, mulai dari yang paling berpengaruh sampai dengan yang tidak menimbulkan pengaruh sama sekali. Menganalisis penentuan keputusan lokasi apakah membangun baru atau hanya relokasi, serta mempertimbangkan alternatife-alternatif lokasi lain.
 Field Analysis
Dalam analisis ini diperlukan penyeleksian beberapa aspek pada beberapa lokasi yang berpotensial untuk dipilih. Prosedur penyeleksiannya yaitu melakukan evaluasi kewilayahan, untuk mengidentifikasikan aspek geografis agar sesuai kebutuhan dan juga menganalisis kelayakan ekonomis. Selanjutnya dilakukan evaluasi komunitas, untuk mengetahui dukungan komunitas, keberadaan fasilitas yang mendukung operasi pabrik, serta adakah keuntungan untuk pengembangan pabrik. Terakhir dilakukan evaluasi tapak, yaitu dengan menganalisa biaya, terutama yang sifatnya tak terduga maupun keberadaan industri lain, baik yang saling mendukung maupun saingan.

TEORI TEMPAT PUSAT

Dalam suatu wilayah terdapat sebuah tempat dengan kompleksitas kegiatan yang lengkap. Kegiatan yang berlangsung biasanya berupa perdagangan. Tempat yang demikian dinamakan sebagai tempat pusat, dimana tersedia barang dan jasa yang dibutuhkan bagi penduduk tempat tersebut dan daerah di sekitarnya. Dengan adanya tempat pusat tersebut, maka terbentuklah hirarki keruangan wilayah sehingga suatu kawasan memiliki hubungan dengan kawasan lain, terutama dalam pemenuhan kebutuhan.
Misalnya, kota Semarang yang merupakan Ibukota Jawa Tengah menjadi pusat penyuplai kebutuhan masyarakat Semarang dan kota-kota lain di sekitarnya, di mana sebagian besar kebutuhan masyarakat mampu disediakan oleh Kota Semarang. Dengan demikian, kota lain yang berada di sekitar Kota Semarang akan memiliki keinginan untuk membuat sistem keruangan yang optimal untuk berhubungan dengan Kota Semarang, sehingga akses terhadap tempat pusat untuk pemenuhan kebutuhan mereka juga dapat terpenuhi.
Dalam faktanya, terdapat keterkaitan fungsional antara satu pusat dengan wilayah sekelilingnya. Keterkaitan tersebut berupa fenomena global cities dan keterkaitan desa-kota. Keterkaitan ini lumrah terjadi, karena tidak semua wilayah mampu memproduksi semua kebutuhannya senidiri, sehingga harus menggantungkan salah satunya kepada tempat lain.
Selain keterkaitan fungsional, dalam pembentukan tempat pusat juga didukung oleh adanya dukungan penduduk untuk keberadaan suatu fungsi tertentu. Misalnya Kota Pekalongan merupakan penghasil batik. Barang kerajinan batik tersebut sangat disenangi oleh masyarakat luar Kota Pekalongan. Maka terjadilah fenomena pemesanan batik secara besar-besaran dari luar kota yang mengakibatkan Kota Pekalongan menjadi pusat Batik.
Walter Christaller (1933) dan August Losch (1936) secara terpisah mengembangkan satu teori yang dapat dipergunakan sebagai kerangka analisis untuk membahas masalah di atas. Yaitu masalah tentang tempat pusat (sebagai suatu pemukiman yang menyediakan barang dan jasa-jasa bagi penduduk daerah belakangnya).
1. TEORI CHRISTALLER
Beberapa asumsi yang mendasari teori Christaller antar lain:
• Suatu wilayah merupakan dataran yang rata, mempunyai karakteristik ekonomis dan karakteristik penduduk yang sama serta penduduknya tersebar secara merata.
• Dalam suatu kegiatan ekonomi, konsumen menanggung biaya transportasi.
• Jangkauan (range) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu.
• Konsumen memilih tempat pusat yang paling dekat untuk mendapatkan barang dan jasa.
• Kota-kota berfungsi sebagai tempat pusat bagi wilayah disekitarnya.

Terbentuknya Pola Heksagonal








Pusat-pusat membentuk segitiga pelayanan yang jika digabungkan akan membentuk pola heksagonal yang merupakan wilayah pelayanan yang dianggap optimum. Terdapat beberapa prinsip mengenai pola heksagonal Christaller :
• Prinsip pasar (marketing principle) - k=3
 Memenuhi kebutuhan pelayanan seluas mungkin.
 Jenis kegiatan pada hirarki yang lebih tinggi juga mencakup kegiatan pada tempat pusat di hirarki di bawahnya.
 Disebut juga sebagai prinsip k=3 (K3), karena suatu kegiatan di tempat pusat akan melayani 3 tempat pusat untuk fungsi di bawahnya.
• Prinsip lalu lintas (traffic principle) k=4
 Prinsipnya adalah bagaimana meminumkan jarak penduduk untuk mendapatkan pelayanan fungsi di tempat pusat.
 Disebut sebagai k=4 karena 1 empat pusat melayani empat tempat pusat lain, yaitu 1 pada tempat pusatnya itu sendiri dan 3 dari tempat pusat lain.
• Prinsip administrasi (administrative principle) k=7
 Prinsip utamanya adanya kemudahan dalam rentang kendali pengawasan pemerintahan.
 Keenam pusat hirarki di bawahnya berada pada batas wilayah pelayanan hirarki di atasnya.






2. TEORI LOSCH
Berbeda dengan konsep dasar Christaller, pendekatan Losch didasarkan terutama pada jangkauan wilayah pasar. Losch berpendapat bahwa prinsip-prinsip hirarki Christaller hanyalah merupakan kasus khusus dari keseluruhan rangkaian sistem tempat pusat dan murni suatu penjelasan tentang unsur jasa dalam struktur ruang. Loschian economic landscape merupakan upaya membangunan general theory ekonomi ruang. Di dalamnya tidak terdapat hirarki dan luas wilayah pasar tergantung dari barang yang diproduksi. Pendekatan Losch dapat dikatakan adalah lebih merupakan penjelasan tentang distribusi spasial dari industri manufakturing yang berorientasi pasar.

PENGELOLAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) OLEH PAGUYUBAN LESTARI WATU LAWANG DI DUKUH PEDATI SILURAH KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Batang merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 85.425,841 ha yang terbagi dalam 15 kecamatan, 248 desa dan kelurahan, 1.016 dukuh. Batas-batas wilayah :

Barat : Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara

Timur : Kabupaten Kendal

Utara : Laut Jawa

Di Kabupaten Batang rasio elektrifikasi desa berlistrik relative tinggi yaitu lebih dari 95% pada tahun 2006 atau hamper semua desa sudah berlistrik, tetapi ada beberapa dusun dalam desa yang belum berlistrik karena kendala jarak dan tempat yang terpencil yang tersebar pada 10 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Batang telah bekerja sama dengan pihak PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di pelosok desa namun ada beberapa kendala, maka upaya tersebut belum dapat tercapai secara merata. Oleh sebab itu dalam upaya meningkatkan mutu hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan, energy memiliki peran yang besar.

Ketersediaan listrik di pedesaan diharapkan dapat mendorong peningkatan produktifitas, perbaikan sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, serta menumbuhkan kegiatan ekonomi baru. Dalam rangka memenuhi kebutuhan energy untuk masyarakat pedesaan, pemerintah daerah berusaha untuk mengupayakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur energy dengan memanfaatkan potensi sumber energy lokal. Salah satu energy potensial yang dapat dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk pelistrikan di pedesaan.

Pemerintah daerah berperan dalam membantu pengadaan alat berupa modul surya yang selanjutnya akan dikelola oleh masing-masing individu masyarakat dalam cakupan desa.

2. DESKRIPSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

2.1 Pengertian

Tenaga Surya adalah solusi pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang ramah lingkungan dan alternative mengurangi ketergantungan energy yang dihasilkan dari minyak bumi, batu bara, gas panas bumi, nuklir yang dapat mempercepat pemanasan suhu bumi(global warming). Penerapan tenaga surya, pada prinsipnya PLTS adalah pembangkit yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik. PLTS biasa digunakan di daerah pantai, pesisir, pegunungan.

Alat yang digunakan dalam teknologi PLTS adalah:

· Modul (Panel Solar Cell)

Merupakan alat utama untuk menangkap, merubah, dan penghasil listrik. Dengan alat tersebut energy sinar matahari diubah menjadi listrik melalui proses aliran-aliran elektronegatif dan positif didalam cell modul tersebut karena perbedaan electron.

· Regulator

Merupakan suatu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk pengisian dari modul surya ke Battery Control Regulator dan penyaluran beban melalui BCR.

· Battery

Merupakan suatu alat yang dapat menyimpan dan menyalurkan energy listrik.

2.2 Prinsip Kerja

Sinar

Matahari

TV

Modul (Panel Solar Cell)

Lampu

Regulator

Lampu

Battery

Energi listrik dari modul mengisi battery setelah disaring sehingga menghasilkan tegangan tertentu (14 V). Penyalaan lampu pada sistem SHS 50 wp pada siang hari disaring, sehingga menghasilkan tegangan 12 V.

2.3 Pengelolaan PLTS Oleh Kelompok Masyarakat

Contoh kasus yang diambil adalah pengelolaan PLTS oleh kelompok masyarakat yang berada di Dukuh Pedati Silurah Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Nama dari kelompok paguyuban pengelola PLTS ini adalah Lestari Watu Lawang. Jumlah PLTS yang telah terpasang sebanyak 22 unit pada tahun 2005/2006 dan jumlahnya terus bertambah seiring pertambahan tahun.

Pada tiap-tiap rumah di desa tersebut dipasang alat PLTS yang penyediaannya dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang. Penggunaan maupun sistem kerja PLTS diserahkan pada tiap individu dalam satu rumah. Tugas dari paguyuban pengelola PLTS tersebut adalah :

1. Memelihara dan mengelola kelancaran operasional PLTS tersebut.

2. Menghimpun dan mengembangkan dana dari anggota kelompok guna pemeliharaan dan pengelolaan secara administrasi, teknis, keuangan, serta kegiatan peningkatan perekonomian kelompok.

Besarnya dana iuran yang dibebankan kepada masing-masing rumah adalah tergantung kesepakatan dari masyarakat desa itu senidiri, sedangkan untuk iuran di Dukuh Pedati Silurah adalah sebesar Rp 10.000,00.

2.4 Keuntungan

1. Ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan pencemaran udara dibandingkan dengan menggunakan minyak bumi.

2. Tidak memerlukan bahan bakar dan diperbarui.

3. Timbulnya peluang kerja.

4. Berkembanganya ekonomi setempat.

5. Meningkatkan pendapatan melalui iuran atas PLTS.

6. Hemat energy.

2.5 Kerugian

Karena PLTS menggunakan sinar matahahari, maka penyerapan energy dipengaruhi oleh cuaca, sehingga pengisisan pada battery tidak maksimal.

3. IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Permasalahan yang Timbul

1. Masyarakat masih awam terhadap PLTS itu sendiri, sehingga belum memahami sistem kerja PLTS secara menyeluruh.

2. Modul PLTS mudah rusak dan sulit untuk diperbaiki.

3. Penempatan panel surya yang tidak tepat membuat kinerja baterai tidak maksimal. Misal: Terhalang pohon sehingga sinar matahari tidak dapat ditangkap maksimal oleh panel surya.

4. Banyaknya alat elektronik yang menyerap energy listrik membuat PLTS ini kurang dapat memadai kebutuhan energy listrik yang ada karena kapasitasnya terbatas.

3.2 Solusi

1. Secara berkala dilakukan sosialisasi melalui penyuluhan-penyuluhan baik yang berasal dari pemerinta daerah maupun oleh kelompok masyarakat itu sendiri.

2. Pemerintah daerah harus memfasilitasi pengadaan material PLTS.

3. Peletakan modul panel surya harus ditempat yang mudah mendapat cahaya matahari.

4. Masyarakat dapat berswadaya mengumpulakan dana untuk membeli dan mengakomodasi pemasangan panel surya lebih banyak lagi agar kapasitas energy yang disimpan lebih banyak pasokannya.

4. KESIMPULAN

1. PLTS merupakan pembangkit listrik baru dan terbaruka yang ramah lingkungan.

2. Suatu pembangkit yang mengkonversikan sumber daya energy matahari menjadi nenergi listrik.

3. PLTS merupakan satu aspek dan sistem tenaga listrik yang mengkonversikan energy cahaya ke listrik.

4. PLTS dirancang untuk mengirim energy listrik dengan cara efisien yang aman kepada pelanggan.

5. Pemerintah daerah serta masyarakat berperan penting dalam pemeliharaan PLTS.

6. Diharapkan PLTS ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN.